Setelah sukses memantik nostalgia para penggemar lewat perayaan dua dekade album Berdiri Teman (20th Anniversary) pada Juli 2025, unit melodic punk asal Bandung, Closehead, kembali membuat kejutan manis di penghujung tahun ini.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), Kamis (6/11/2025).(KOMPAS.COM/Fristin Intan Sulistyowati) JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) disebut akan turun gunung untuk memenangkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Pemilu 2029 mendatang. PSI membeberkan, Jokowi telah berjanji segera membantu perjuangan partai berlambang gajah itu. Akan tetapi, PSI meminta ayah dari Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep ini untuk fokus beristirahat terlebih dahulu supaya bisa memulihkan kondisi kesehatannya 100 persen kembali. Sebab, mereka menilai, pertarungan yang sesungguhnya baru akan terjadi di tahun 2027, 2028, dan 2029. Bahkan, ketika Jokowi sudah turun gunung nanti, PSI pede akan terjadi badai politik, di mana kader partai pemenang pun rela pindah ke PSI. Janji Jokowi ke PSI Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengatakan, Jokowi telah berjanji akan berjuang memenangkan PSI di Pemilu 2029. Ia menyebut, Jokowi akan turun ke lapangan dan ikut bertempur bersama PSI. Ali menyampaikan ini saat Pra Rakerwil Seluruh Kader PSI Se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/11/2025) malam. “Pak Jokowi sudah berjanji pada saya, insya Allah beliau akan totalitas berjuang bersama-sama, akan tempur, turun ke lapangan, berjuang bersama-sama membersamai kita untuk memenangkan PSI,” ujar Ali. Ketua Harian PSI Ahmad Ali saat mengunjungi Ponpes Anharul Ulum di Ciamis, Jawa Barat, Sabtu (15/11/2025). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA) Hanya saja, Ali menyebut PSI meminta Jokowi untuk lebih banyak beristirahat saat ini. “Hari ini beliau kami minta untuk lebih banyak istirahat, memulihkan supaya kondisinya fit 100 persen. Sehingga nanti 2027 beliau kembali prima seperti biasa. Dan beliau saya mewakili betul efek Jokowi itu masih sangat kuat di Indonesia,” jelasnya. Ali pun mengungkit PSI yang menjadikan Jokowi sebagai patron. Ia menegaskan, PSI menjadikan Jokowi sebagai patron lantaran dirinya merupakan mantan presiden, bukan karena ayah ketum PSI. Menurutnya, Jokowi hanyalah orang yang berasal dari kampung, yang juga bukan keturunan raja. “Kalau kemudian kita perhatikan tagline PSI partai super terbuka, dan kemudian menjadikan Pak Jokowi sebagai patron, bukan karena dia presiden, bukan karena beliau mantan presiden,” jelas Ali. “Tapi beliau adalah sebagai simbol, penyemangat, beliau adalah kita, kita orang kampung, kita orang desa. Bahwa dia terlahir dari kampung, dia bukan lahir dari keturunan raja, dia bukan ningrat, beliau bukan dari keturunan orang kaya,” sambungnya. Meski Jokowi berasal dari rakyat biasa, klaim Ali, tapi dia bisa menjadi Presiden RI karena kejujurannya. “Beliau rakyat biasa. Tapi dengan kejujuran, moralitas, integritas, mengantar beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Tidak ada pemimpin di negeri ini yang memiliki pengalaman seperti beliau, mulai dari wali kota, gubernur, dan presiden,” imbuh Ali. Tak Khawatir Dianggap Cawe-cawe. Ali pun heran dengan publik yang tidak pernah memusingkan mantan presiden lain yang saat ini terang-terangan sibuk berpolitik. Ia meminta publik untuk tidak menutup mata kepada mantan presiden yang sampai saat ini masih belum mau melepaskan jabatan dari partainya masing-masing. Diketahui, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan, sementara Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Sudah waktunya bangsa ini juga berlaku adil. Ya kalau banyak orang mengatakan jangan melawan lupa, ya juga waktunya jangan kita menutup mata. Hari ini di depan mata kita ada beberapa mantan kepala negara yang masih asyik-asyik saja di partai politik, dan bahkan mendirikan partai politik. Dan sampai hari ini belum mau melepaskan jabatan-jabatan itu. Kok tidak direpotin, tidak dipusingkan gitu lho?” ujar Ali. Ali mengatakan, jika Jokowi ingin membantu PSI, maka itu adalah hak politiknya, sehingga mereka tak perlu mempersalahkan keputusannya. Mantan politikus Partai Nasdem itu pun bingung dengan orang-orang yang takut ketika Jokowi terjun di dunia politik lagi setelah selesai menjabat presiden. “Cawe-cawe, apa sih cawe-cawe itu? Hari ini kalau kita mau jujur, jangankan anak Presiden. Coba cek di seluruh Indonesia, ada berapa sih anak gubernur yang jadi kepala daerah? Ada berapa sih anak bupati yang jadi bupati itu sendiri? Ini kan adalah faktanya,” jelasnya. “Cuma karena kemudian Pak Jokowi ini menjadi sesuatu yang kemudian terlalu luar biasa, dan kemudian orang pada ketakutan, sehingga apa pun yang dilakukan selalu menjadi sorotan kamera,” sambung Ali. Maka dari itu, kata Ali, PSI berharap besar pada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberi mereka banyak teladan. Salah satunya, pernyataan Presiden Prabowo ketika meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, beberapa waktu lalu yang meminta agar pemimpin terdahulu tidak boleh dijelek-jelekkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo memiliki hubungan baik, saat meresmikan pabrik PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten, Kamis (6/11/2025). (Dok. YouTube Sekretariat Presiden) “Termasuk teladan bagaimana selalu dia berpesan untuk kita menghormati para pemimpin terdahulu, bagaimana kejujurannya selalu mengatakan bahwa dia selalu ingin dipecah belah dengan Pak Jokowi, tapi dia selalu berpesan bahwa, ‘janganlah, jangan pemimpin itu ketika dia berkuasa dipuja-puji, setelah tidak berkuasa dikuyuk-kuyuk’,” paparnya. Pernah Nyatakan Dukung PSI Sementara itu, dalam Kongres PSI di Gedung Graha Saba Buana, Solo, Sabtu (19/7/2025) lalu, Jokowi sudah mengungkapkan ingin mendukung PSI. Jokowi menyatakan dukungan penuhnya terhadap PSI di bawah kepemimpinan baru Kaesang Pangarep, yang juga merupakan putra bungsunya. Ia berharap PSI mampu tampil sebagai partai yang tak hanya cerdas dan bijak, tetapi juga kuat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. “Oleh sebab itu, saya akan full mendukung PSI,” tegas Jokowi disambut tepuk tangan dan teriakan para kader PSI. Jokowi juga menyampaikan keyakinannya bahwa PSI akan tumbuh menjadi partai besar dan kuat di masa depan. Namun, ia mengingatkan hal ini tidak bisa buru-buru dan memerlukan proses. “Saya masuk tadi memberikan feeling kepada saya, bahwa auranya PSI-nya akan menjadi partai kuat dan partai besar. Tapi, jangan tergesa-gesa, ada step-step-nya,” katanya. Menurut dia, momentum tersebut bukan di Pemilu 2029, melainkan akan mulai terlihat pada tahun 2034. “Belum di 2029. Feeling saya akan mulai di 2034,” ujar Jokowi. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/11/16/10302851/jokowi-segera-turun-gunung-menangkan-psi. Membership: https://kmp.im/plus6Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad dalam rapat panja reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan Komisi III DPR, Selasa (2/12/2025). Pakar hukum pidana, Suparji Ahmad mendorong reformasi kultural di tubuh Polri dilakukan secara radikal. Menurutnya, kultur organisasi kepolisian haruslah adaptif, diikuti dengan manajemen yang sistemik dan melayani. Dorongan tersebut disampaikan saat menyampaikan pandangannya dalam rapat panitia kerja (panja) reformasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan di Ruang Rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta. “Menurut saya bahwa kultur perlu direformasi secara radikal. Bagaimana reformasi kultur secara radikal tadi itu? Bagaimana ada kultur organisasi yang adaptif, tata kelola yang berbasis teknologi informasi, dan manajemen yang kreatif, sistemik, dan melayani,” ujar Suparji dalam rapat, Selasa (2/12/2025). Ia juga menyorot kepolisian yang lamban dalam mengurus sejumlah perkara. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari persoalan sumber daya manusia (SDM) di Polri. “Memang harus ada sebuah peningkatan kualitas SDM. Terutama juga dari sisi kuantitas misalnya, dalam konteks penyidik bagaimana tadi ada penambahan penyidik secara signifikan,” ujar Suparji. “Maka dari itu secara kuantitatif memang perlu ditingkatkan. Secara kualitatif harus lebih humanis, lebih proaktif,” ujar Suparji. Masalah Struktural Dalam forum yang sama, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menekankan, reformasi Polri harus ditekankan pada aspek kultural, bukan struktural. “Reformasi ini memang kita harus maksimalkan di kultural, bukan struktural kalau di kepolisian,” ujar Habiburokhman. Habiburokhman mengatakan, Polri selama ini dicitrakan buruk oleh masyarakat karena perilaku anggotanya. Ia mencontohkan kasus meninggalnya tahanan yang sebelumnya dinyatakan bunuh diri di Polres Palu. Rupanya, tahanan tersebut tewas akibat dianiaya anggota kepolisian. Contoh lainnya adalah kasus penganiayaan oleh pemilik toko roti terhadap karyawannya di Jakarta Timur, yang saat itu tak kunjung ditangkap oleh kepolisian. “Pengaruh terbesar yang menciderai nama baik Polri itu adalah soal perilaku anggota. Kaya tadi kasus-kasus yang saya sampaikan, itu bukan persoalan struktural,” tegas Habiburokhman Ia pun menyinggung DPR yang telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai undang-undang. Di dalamnya ditekankan bahwa kepolisian juga diawasi oleh masyarakat, dengan memperkuat hak warga negara dalam KUHAP baru. “Tambah kita kunci lagi, ketentuan bahwa penegak hukum yang melampaui tugasnya, menjalankan tugas, melanggar ketentuan dalam melaksanakan tugas, harus menghadapi sanksi administrasi, etik, dan pidana,” tegas Habiburokhman. Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/12/02/20011461/pakar-hukum-kultur-polri-perlu-direformasi-secara-radikal. Membership: https://kmp.im/plus6Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Wakil Presiden (RI) Gibran Rakabuming usai Konferensi Tingkat Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg Expo Centre, Afrika Selatan, Minggu (23/11/2025).(KOMPAS.com/Rahel) JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menyampaikan permintaan maaf atas insiden mobil pengangkut Makanan Bergizi Gratis (MBG) menabrak guru dan puluhan siswa SDN Kalibaru 01, Jakarta Utara, Kamis (11/12/2025). “Atas nama pemerintah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyayangkan kejadian ini,” jelas Gibran dalam keterangan resminya, Kamis. Ia pun mendorong agar para siswa dan guru yang menjadi korban tidak hanya mendapat penanganan secara medis, tetapi juga psikologis. “Saya mendorong penanganan medis yang maksimal bagi para korban, serta pendampingan dan trauma healing bagi para siswa dan guru SDN Kalibaru 01,” kata Gibran. Gibran juga meminta agar kasus ini harus diselesaikan secara terbuka hingga tuntas. Mantan Wali Kota Solo ini juga telah meminta BGN agar melakukan evaluasi menyeluruh, agar kejadian serupa tidak terulang lagi. “Saya juga telah meminta agar segera dilakukan pengusutan tuntas, penegakan hukum, dan evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terjadi lagi. Tidak boleh terulang,” sambungnya. Sebelumnya diberitakan, mobil pengangkut MBG menabrak sejumlah siswa SDN Kalibaru 01, Cilincing, Jakarta Utara. Berdasarkan data yang dihimpun tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di RSUD Cilincing, terdapat total 22 korban dari insiden ini. Sebanyak 21 korban merupakan siswa SDN Kalibaru 01, dan satu orang guru turut mengalami luka berat. Total 14 siswa dirawat di RSUD Cilincing, dan 7 siswa lainnya bersama seorang guru dirawat di RSUD Koja. Adapun, hingga Kamis pukul 15.30 WIB, data BPBD menyatakan bahwa total 11 orang sudah dipulangkan dari RSUD Cilincing. Sementara, tiga orang di RSUD Cilincing san delapan orang di RSUD Koja harus menjalani rawat inap. Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/12/11/17494861/mobil-mbg-tabrak-puluhan-siswa-gibran-saya-memohon-maaf. Membership: https://kmp.im/plus6Download aplikasi: https://kmp.im/app6
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat pemahaman publik mengenai sumber-sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan publik.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, mencatat sebanyak 6.530 warga terdampak banjir yang melanda 22 desa di daerah tersebut pada 13-14 Desember 2025.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard
Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan membantah rehabilitasi yang diberikan Presiden Prabowo kepada mantan Direktur Utama ASDP Ira Puspadewi merupakan bentuk intervensi hukum. Menurutnya, Prabowo melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional yang dipandangnya tepat agar hukum berada di jalur yang benar. Hal ini disampaikan Otto usai rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (28/11/2025). “Itu kebenaran yang mutlak yang diberikan konstitusi kepada Bapak Presiden. Jadi saya kira merupakan jauh daripada intervensi. Justru dia melaksanakan hak dan kewajiban konstitusional dia yang dipandangnya tepat dan benar untuk kepentingan bangsa negara,” kata Otto, Jumat. Otto menyampaikan, Presiden Prabowo tidak ingin ada orang yang tidak bersalah kemudian terjerat hukum. Begitu pun tidak ingin ada orang yang bersalah justru bebas. Prabowo kata Otto, tegas menyatakan kepadanya terkait pandangannya. “Berkali-kali saya perhatikan ini. Jadi Bapak Presiden itu betul-betul melihat rasa keadilan masyarakat itu harus ditegakkan di republik ini,” ucap dia. Adapun terkait rehabilitasi, ia menyebut bahwa hak itu adalah hak prerogatif Presiden yang berasal dan bersumber dari konstitusi negara. Rehabilitasi ada dua jenis, yakni rehabilitasi yuridis dan rehabilitasi konstitusional. Rehabilitasi yuridis biasanya diberikan ketika seseorang telah dinyatakan bersalah di pengadilan pada tidak bersalah. “Tetapi yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu berasal dari konstitusi. Nah khususnya pasal 14 itu, ya. Konstitusi mengatakan bahwa Presiden memperhatikan memberikan rehabilitasi. Nah, pertimbangan ini tentunya hanya Presiden yang tahu apa sebabnya dia memberikan itu,” tandas Otto. Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada Ira Puspadewi, Muhammad Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad Adhi Caksono. Hal ini diumumkan oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kantor Presiden, Jakarta Pusat. “Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut,” kata Dasco, Selasa (25/11/2025). Ira sebelumnya dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara oleh majelis hakim. Ira Puspadewi dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yakni 8,5 tahun penjara. Majelis hakim menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, senilai Rp 1,25 triliun melalui proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti. Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Harry Muhammad Adhi Caksono juga divonis bersalah dalam perkara yang sama. Keduanya masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara. Seusai divonis, Ira meminta perlindungan dari Prabowo karena ia merasa telah berbuat baik untuk bangsa dan negara Indonesia. Ira menegaskan, tidak ada motif korupsi pada proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP, melainkan murni untuk menguatkan operasional ASDP di wilayah-wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2025/11/28/18554561/otto-bantah-rehabilitasi-dirut-asdp-ira-puspadewi-bentuk-intervensi-hukum?page=1. Membership: https://kmp.im/plus6Download aplikasi: https://kmp.im/app6
KOMPAS.com – Jumlah korban jiwa akibat banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumater Barat) kembali meningkat.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) mencatat kenaikan harga pangan di pasaran mulai terjadi menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Kenaikan harga sebagai pola musiman ini diharapkan mampu diintervensi oleh pemerintah.
